Berita

Workshop Manajemen Risiko, Tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2016, Bumi Serpong Damai, Serpong - Tanggerang Selatan, Banten

20 October 2016

 

Reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara mendasar telah dimulai sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut menjadi konfigurasi dan referensi bagi bangsa Indonesia, mengingat reformasi mencakup proses demokratisasi, penegakan hukum, otonomi dan desentralisasi, serta penciptaan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

 

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

 

setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI perlu dikembangkan lebih lanjut.

 

Sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Utama memiliki Peran dan kontribusi terhadap manajemen yang tersurat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana unsur-unsur SPIP meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern.

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 11 disebutkan bahwa peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya adalah:

  1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman APIP mengenai Manajemen Resiko, Inspektorat Utama mengikuti Workshop tentang Manajemen Risiko tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2016, yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Hotel Grand Zuri, Serpong – Tanggerang Selatan, Banten.  Workshop ini diikuti oleh 33 orang pegawai dari Inspektorat Utama yang terdiri atas:

  1. 1 orang Inspektur Utama ;
  2. 2 orang Inspektur;
  3. 1 orang Kepala Bagian;
  4. 3 orang Kepala Sub Bagian;
  5. 16 orang pejabat fungsional Auditor;
  6. 10 orang pejabat fungsional umum.

 

 

Workshop dibuka oleh Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Dalam sambutan pembukaannya, Inspektur Utama mengharapkan agar semua peserta workshop, terutama auditor menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang materi workshop sehingga dapat meningkatkan kapabilitas individu dan organisasi secara keseluruhan.

 

Workshop dilanjutkan dengan penjelasan dari narasumber yang terdiri atas:

  1. Audit Internal dan Manajemen Risiko oleh Dr. Eddy Rasyidin (Mantan Inspektur Itjen Kementerian Keuangan; Mantan Tenaga Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; Dosen STAN, Ahli Hukum Pajak dan Audit Forensik; saat ini juga sebagai Konsultan keuangan, pajak, dan pengawasan internal pemerintah).
  2. Teori Manajemen Risiko oleh Agus Purwantoro (Praktisi di Bidang Manajemen Risiko)
  3. Tinjauan umum penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan dan proses Manajemen Risiko oleh Sujahto Ramang (Auditor Madya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
  4. Risk Manajemen Best Practices dan Mitigasi Resiko Inspektorat III oleh DR. Alexander Zulkarnain, AK., MM., CIA., CCS., CA. (Inspektur III Irjen Kementerian Keuangan).

 

Di bagian akhir workshop, semua peserta diminta untuk melaksanakan simulasi pelaksanaan manajemen resiko di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, mulai dari elemen/ tahap penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan penanganan risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta workshop terhadap proses manajemen risiko serta penerapannya dalam organisasi.

 

 

-brs-